Ketika Algoritma Mengatur Informasi: Relevansi Prinsip Al-Qur’an di Era (Juara 2 Sayembara Esai Ramadhan 2026)

Oleh : Fikki Dermawan

 “Cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar.” (HR. Muslim no. 5)

Pada awal tahun 2023, sebuah foto Paus Fransiskus mengenakan jaket puffer putih yang tampak modis viral di berbagai platform media sosial. Gambar tersebut terlihat sangat realistis sehingga banyak orang mempercayainya sebagai foto asli. Tidak lama kemudian diketahui bahwa gambar tersebut sebenarnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Peristiwa ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga mampu menciptakan realitas yang tampak meyakinkan meskipun tidak sepenuhnya benar.

Fenomena tersebut mencerminkan perubahan besar dalam cara manusia memperoleh pengetahuan. Pada masa lalu, informasi diperoleh melalui proses yang relatif lambat dan bertahap. Saat ini, algoritma media sosial dan mesin pencari berperan sebagai “penjaga gerbang” yang menentukan informasi apa yang muncul di layar pengguna. Sistem ini mempelajari perilaku digital manusia, apa yang sering dibaca, disukai, atau dibagikan, lalu menampilkan konten yang dianggap paling relevan bagi mereka. Namun relevansi dalam logika algoritma tidak selalu identik dengan kebenaran, karena sistem tersebut sering memprioritaskan konten yang mampu menarik perhatian dan menghasilkan interaksi tinggi.

Salah satu konsekuensi dari sistem algoritmik ini adalah munculnya fenomena filter bubble, yaitu kondisi ketika seseorang hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan yang sudah dimilikinya. Dalam situasi seperti ini, pengguna internet dapat terjebak dalam ruang informasi yang sempit sehingga perspektif yang berbeda jarang muncul dalam pengalaman digital mereka. Akibatnya, masyarakat semakin rentan terhadap misinformasi dan manipulasi opini publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama manusia di era digital bukan lagi sekadar memperoleh informasi, tetapi menilai kebenaran informasi tersebut secara kritis. Dalam konteks ini, ajaran Al-Qur’an menemukan relevansinya. Jauh sebelum munculnya teknologi algoritmik, Al-Qur’an telah memberikan prinsip-prinsip mendasar mengenai bagaimana manusia seharusnya memperlakukan informasi.

Dalam tradisi etika informasi Islam, konsep yang paling relevan adalah tabayyun, yaitu kewajiban untuk memeriksa kebenaran suatu berita sebelum menerimanya sebagai fakta. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya (Q.S. Al-Hujurat: 6). Ayat tersebut menegaskan bahwa informasi tidak boleh diterima secara pasif. Manusia dituntut untuk memverifikasi sumbernya dan mempertimbangkan dampak dari penyebarannya. Dalam konteks modern, prinsip tabayyun memiliki kemiripan dengan praktik fact-checking yang menjadi fondasi penting dalam literasi digital. Dengan kata lain, Al-Qur’an telah mengajarkan etika pengelolaan informasi jauh sebelum berkembangnya internet dan media sosial.

Relevansi prinsip tabayyun menjadi semakin nyata ketika berbagai hoaks digital muncul dalam peristiwa besar, salah satunya pada masa pandemi COVID-19. Pada periode tersebut, berbagai narasi palsu beredar luas melalui media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa misinformasi digital tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga dapat memperburuk konflik sosial serta meningkatkan polarisasi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, prinsip tabayyun tidak sekadar menjadi ajaran moral, tetapi juga menjadi kebutuhan sosial yang mendesak untuk menjaga stabilitas masyarakat.

Selain menekankan verifikasi informasi, Al-Qur’an juga mendorong manusia untuk menggunakan akal secara reflektif dalam memahami realitas. Banyak ayat yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan mengamati fenomena alam. Salah satunya terdapat dalam firman Allah: “Katakanlah: Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi.” (Q.S. Yunus: 101). Ayat ini memperlihatkan bahwa Al-Qur’an tidak memisahkan iman dari aktivitas intelektual. Sebaliknya, pengamatan terhadap realitas alam justru diposisikan sebagai bagian dari proses memahami tanda-tanda Tuhan di dunia. Dalam tradisi intelektual Islam, wahyu berfungsi sebagai petunjuk moral, sementara akal berperan sebagai instrumen untuk memahami realitas empiris. Pendekatan ini menjadi sangat relevan di era digital ketika manusia sering kali menerima informasi secara instan tanpa melalui proses refleksi yang mendalam. Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang sensasional karena lebih mudah menarik perhatian pengguna. Dalam situasi seperti ini, kebenaran sering kali kalah cepat dibandingkan sensasi yang viral.

Perkembangan kecerdasan buatan semakin menambah kompleksitas persoalan tersebut. Teknologi seperti deepfake memungkinkan pembuatan gambar dan video yang tampak sangat realistis meskipun sebenarnya tidak pernah terjadi. Tanpa kemampuan berpikir kritis, masyarakat dapat dengan mudah tertipu oleh konten yang tampak meyakinkan tetapi sebenarnya manipulatif. Situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak cukup diimbangi dengan inovasi teknis saja, tetapi juga memerlukan kerangka etika yang dapat membimbing manusia dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Persoalan ini juga dapat dianalisis melalui perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu kerangka yang menjelaskan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Para ulama menjelaskan bahwa syariat bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks teknologi digital, prinsip ini dapat menjadi dasar etika dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan.

Sebagai contoh, prinsip hifz al-‘aql menekankan pentingnya menjaga kualitas pemikiran manusia dari manipulasi informasi. Algoritma yang mendorong penyebaran hoaks atau disinformasi jelas bertentangan dengan tujuan tersebut. Demikian pula prinsip hifz al-din menuntut agar informasi keagamaan tidak disebarkan tanpa verifikasi yang jelas. Dengan demikian, pendekatan maqāṣid menunjukkan bahwa teknologi tidak harus dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai alat yang harus diarahkan agar sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan manusia

Dalam konteks teknologi digital, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah dapat berfungsi sebagai prinsip etika sekaligus kerangka analitis untuk menilai dampak sosial dari sistem informasi digital. Dalam konteks ekosistem informasi digital, setiap tujuan utama syariat memiliki relevansi yang sangat jelas. Prinsip hifz al-‘aql (perlindungan akal) menuntut agar sistem informasi tidak merusak kemampuan manusia untuk berpikir secara rasional melalui manipulasi informasi, propaganda digital, maupun penyebaran hoaks yang masif. Sementara itu, hifz al-din (perlindungan agama) mengingatkan bahwa penyebaran informasi keagamaan di ruang digital harus didasarkan pada verifikasi yang kuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau distorsi ajaran Islam.

Di sisi lain, hifz al-nafs (perlindungan jiwa) juga berkaitan dengan dampak sosial dari disinformasi digital. Dalam beberapa kasus, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu konflik sosial, kepanikan publik, bahkan kekerasan kolektif. Oleh karena itu, pengelolaan informasi digital tidak hanya menjadi persoalan teknologi, tetapi juga persoalan etika sosial yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan manusia. Dengan demikian, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah memungkinkan kita melihat teknologi digital bukan sekadar sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai sistem sosial yang harus diarahkan agar tetap sejalan dengan tujuan-tujuan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam.

Nilai-nilai Al-Qur’an tidak hanya relevan sebagai pedoman etika dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Nilai tersebut juga dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah praktis untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan suatu kerangka kolaboratif yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur’an dengan tata kelola informasi digital modern. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah Model Ekosistem Tabayyun Digital, yaitu sebuah kerangka kerja yang menempatkan prinsip verifikasi informasi sebagai fondasi dalam pengelolaan ekosistem digital. Dalam model ini, tanggung jawab menjaga kualitas informasi tidak dibebankan hanya kepada pengguna internet. Pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, dan institusi media juga memiliki peran yang sama pentingnya. Kerangka kerja ini harus ditopang dengan empat pilar sebagai berikut:

Pilar pertama adalah pembangunan infrastruktur literasi digital berbasis prinsip tabayyun. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dapat mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun program edukasi publik.  Pilar kedua adalah penguatan pendidikan berpikir kritis yang dapat disebut sebagai epistemologi digital, yaitu kemampuan memahami bagaimana pengetahuan diproduksi, disebarkan, dan dimanipulasi di era algoritma. Pilar ketiga adalah pengembangan standar etika teknologi yang berlandaskan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah. Pemerintah dan perusahaan teknologi dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa desain algoritma digital tidak hanya berorientasi pada peningkatan interaksi pengguna, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari penyebaran informasi. Pilar terakhir adalah pembangunan kolaborasi multisektor dalam pengelolaan ekosistem informasi digital.

Hubungan antara algoritma dan Al-Qur’an dapat dipahami melalui sebuah analogi filosofis. Algoritma bekerja seperti cermin yang memantulkan preferensi manusia: ia menampilkan apa yang sering kita lihat, sukai, dan bagikan. Namun cermin tidak pernah menentukan arah; ia hanya merefleksikan apa yang ada di hadapannya. Sebaliknya, Al-Qur’an berfungsi seperti kompas. Ia tidak sekadar memantulkan realitas, tetapi memberikan arah tentang bagaimana manusia seharusnya menilai dan menyikapi realitas tersebut.

Jika algoritma menentukan apa yang kita lihat, maka nilai-nilai Al-Qur’an membantu manusia menentukan bagaimana memahami apa yang dilihatnya. Perkembangan teknologi kemungkinan besar akan terus melaju dengan kecepatan yang semakin sulit diprediksi. Algoritma akan semakin canggih dan kecerdasan buatan akan semakin mampu membentuk pengalaman digital manusia. Namun di tengah percepatan tersebut, satu pertanyaan mendasar akan selalu muncul kembali: bagaimana manusia menentukan kebenaran di tengah banjir informasi?

Di sinilah relevansi Al-Qur’an menemukan maknanya yang paling dalam. Al-Qur’an tidak hadir sebagai pesaing teknologi, melainkan sebagai penuntun etika bagi manusia yang menggunakan teknologi. Melalui prinsip tabayyun, dorongan untuk berpikir kritis, dan tanggung jawab moral terhadap pengetahuan, Al-Qur’an mengingatkan bahwa kebenaran tidak selalu ditentukan oleh apa yang paling viral atau paling sering muncul di layar kita. Justru di tengah dunia yang semakin dikendalikan oleh algoritma, manusia membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh mesin: kompas moral. Tanpa kompas tersebut, kemajuan teknologi berisiko hanya mempercepat penyebaran kesalahan. Namun dengan kompas itu, teknologi justru dapat menjadi sarana bagi manusia untuk mencari kebenaran dengan cara yang lebih bijaksana.