Genelogi Muhammad Abduh; Kembalinya Abduh ke Mesir serta Usahanya dalam Memodernisasi Al-Azhar
Kepulangan Abduh dan Hubungan dengan Afghani
Pada tahun 1888 Abduh kembali ke Mesir setelah enam tahun lamanya. Sebenarnya masa pengasingan Abduh telah berakhir pada 1885, yang berarti terlambat tiga tahun dari semestinya. Bagaimana pun juga Khadive Taufiq masih mewaspadai pengaruh Abduh, seorang anggota revolusionis Urabi yang membuatnya belum diberi izin pulang. Kepulangan Abduh pada akhirnya diizinkan pulang atas desakan Sir Evelyn Baring atau lebih dikenal sebagai Lord Cromer, ini tak lepas karena Cromer memiliki kontrol atas finansial Mesir dan tentara Inggris di sana.
Meskipun telah kembali ke Mesir, Abduh tak diizinkan untuk mengajar di Darul Ulum sebagaimana yang ia harapkan. Ia kemudian ditunjuk untuk menjadi hakim di Banha, sebuah posisi yang akan menjauhkan pengaruhnya dari perpolotikan dan kehidupan sosial di Kairo. Dengan demikian tahun-tahun awal kepulangan Abduh lebih terasa seperti eksil di dalam negeri sendiri.
Pasca kepulangan Abduh dari Beirut dapat terlihat dari surat-suratnya bagaimana hubungannya dengan Afghani kian memburuk. Ini disebabkan karena Abduh mulai dekat dengan pihak Inggris yang sebagaimana kita ketahui merupakan musuh terbesar bagi Afghani. Afghani yang anti imperialis melihat aksi abduh sebagai tindakan pengecut yang membelot pada musuh. Hubungan Abduh dan Afghani dapat terlihat dalam surat yang mereka kirimkan satu sama lain.
Berbeda halnya dengan sang guru, Abduh merasa bahwa pembaharuan yang berusaha mereka capai melalui politik tak akan dapat tercapai tanpa adanya SDM yang mumpuni. Untuk itu diperlukan pembaharuan di bidang pendidikan yang tak mungkin dilakukan pada waktu itu kecuali dengan bekerjasama dengan Inggris. Selain itu Abduh melihat adanya kesamaan tujuan dengan imperialis Inggris. Inggris memandang pendudukannya di negara-negara timur tak lebih hanya untuk memodernkan mereka yang dirasa tak akan bisa mencapai kemodernan kecuali dengan bantuan Inggris. Sekalipun berbeda pandangan dalam hal ini, Abduh tak menolak bahwa timur perlu didorong demi mencapai kemodernan.
Setelah surat menyurat tersebut Abduh dan Afghani tidak lagi pernah berhubungan. Pemutusan hubungan ini dirasa perlu demi mendapat simpati dan kepercayaan dari Inggris. Dapat dilihat sekalipun Abduh mendapat banyak tekanan dari kalangan ulama bahkan khadive ia di kemudian hari akan tetap mendapat posisi penting berkat dukungan Inggris. Pada tahun 1897 ketika berita mengenai kematian Afghani tersebar, Abduh sama sekali tak menulis satu artikel pun untuk sang guru.
Pendirian Majlis Idarat Al-Azhar
Pada tahun 1892 Khadive Taufiq digantikan oleh Khadive Abbas Hilmi II yang memiliki kesamaan dengan Abduh dalam keinginan untuk memperbaharui agama. Karena itu pada tahun 1894 Abbas Hilmi mendirikan Majlis Idarat Al-Azhar untuk merealisasikan reformasi Azhar, yang merupakan institusi pendidikan terbesar di Mesir. Badan ini beranggotakan Grand Syekh Azhar, tiga ulama senior Azhar dan dua orang utusan pemerintah, yaitu Abduh dan Abdul Karim Salman. Tujuan utama badan ini adalah untuk mereformasi administrasi serta kurikulum Azhar yang kala itu berantakan dan ketinggalan zaman. Melalui dewan ini Azhar berusaha diubah menjadi lembaga pendidikan modern.
Pembaharuan Abduh di Bidang Pendidikan
Dibandingkan dengan bidang lainnya pengaruh Abduh di bidang pendidikan bisa dikatakan memberi dampak yang sangat signifikan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Abduh meyakini untuk mencapai kemajuan jalur yang mesti ditempuh pertama-tama bukanlah politik melainkan melalui pendidikan. Dengan demikian Abduh memusatkan pandangannya pada reformasi pendidikan. Melalui reformasi pendidikan masyarakat timur akan memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terbuka atas modernitas dibandingkan dengan kondisinya pada masa itu yang masih terperangkap dalam keterbelakangan.
Dari sana Abduh memiliki beberapa ide terkait pembaharuannya di bidang pendidikan, pertama integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Di era Abduh terdapat dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama, hal ini terlihat dari bagaimana sekolah negeri hanya mengajarkan ilmu umum demi menghasilkan tenaga kerja sedangkan sekolah agama (Al-Azhar) hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Abduh merasa bahwa dikotomi ini menimbulkan masalah, di mana lulusan sekolah negeri akan buta terhadap agama sementara lulusan sekolah agama justru tak mengetahui sama sekali tentang keilmuan modern sehingga menjadi terbelakang.
Menurut Abduh kedua ilmu ini mesti diintegrasikan alih-alih dipisahkan, karena keduanya memiliki keutamaan masing-masing. Ilmu agama penting untuk mendidik moral dan adab sementara ilmu umum penting untuk modernisasi. Dari sinilah Abduh menawarkan untuk memasukan ilmu umum seperti bahasa asing, sejarah dan filsafat ke dalam kurikulum Al-Azhar dan ilmu agama dan moral ke dalam kurikulum sekolah negeri.
Selain berusaha mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum Abduh juga menawarkan sebuah metode pengajaran yang terbilang baru. Abduh merasa bahwa metode hafalan tak cukup dalam menghasilkan lulusan yang kritis. Hal ini bukan berarti Abduh menyelewengkan manfaat yang terdapat dalam metode hafalan, kenyataannya ia masih memasukan hafalan sebagai salah satu metode dalam pengajaran. Hanya saja Abduh merasa bahwa menghafal terus-menerus hanya akan mengekang nalar murid. Karena itulah Abduh memperkenalkan metode diskusi dua arah dalam kurikulumnya yang ia harapkan dapat menghasilkan bukan hanya lulusan yang menghafal banyak ayat dan hadits namun juga kritis.
Abduh juga menerapkan ujian tahunan di Al-Azhar serta menetapkan waktu pembelajaran dan syarat kelulusan. Awalnya pada tahun 1896 syarat kelulusan yang ditetapkan adalah lulus dalam ujian yang terdiri dari dua belas mata pelajaran. Ketetapan ini berlaku hingga tahun 1899, saat digantikan dengan adanya pembagian jenjang pendidikan Al-Azhar menjadi dua jenjang, pertama, ahliyyah yang membutuhkan waktu delapan tahun untuk kelulusan serta alimiyyah yang merupakan jenjang pasca-ahliyyah yang membutuhkan waktu empat tahun.
Demi memajukan pendidikan Abduh merasa tak cukup bila hanya memperbaharui kurikulum, ia merasa aspek penunjang lainnya tak kalah penting seperti tenaga pendidik dan ketersediaan bahan bacaan. Nampaknya inilah yang membawa Abduh untuk menaikan kualitas yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Selain itu demi menunjang bahan bacaan Abduh mendirikan perpustakaan pusat Al-Azhar yang bertujuan untuk menyediakan bacaan bagi pelajar.
Pembaharuan di Bidang Administrasi dan Wakaf
Dapat dikatakan bahwa hal terpenting yang diputuskan oleh dewan ini adalah pemilihan Syekhul Azhar dilaksanakan oleh pemerintah, yang sebelumnya dipilih oleh ulama senior. Dikatakan demikian karena dalam reformasi Al-Azhar yang dilakukan oleh Abduh kerap kali tersendat karena kekuatan kalangan konservatif. Dengan adanya pemilihan oleh pemerintah pembaharuan Al-Azhar, yang juga merupakan kehendak pemerintah, dapat berjalan dengan lancar juga. Adanya Syekhul Azhar dengan visi modernisasi yang sejalan dengan pemerintah akan melemahkan oposisi dari ulama konservatif.
Bidang wakaf juga mengalami peningkatan yang menguatkan struktur Azhar sebagai organisasi modern. Sebelumnya wakaf berada di bawah sistem tradisional kerap kali mengalami penyelewengan dan ketidakjelasan penggunaan wakaf. Dalam usaha modernisasinya Abduh merasa adanya keperluan untuk menjadikan pengurusan wakaf lebih profesional dan efisien.
Salah satu pembaharuan tersebut adalah pemanfaatan wakaf untuk kepentingan publik yang lebih luas, sehingga wakaf tak hanya diperuntukan untuk pengelolaan masjid dan makam namun juga untuk pendidikan dan sosial. Selain itu untuk membuat pengurusan wakaf yang lebih transparan dan profesional dibentuk suatu badan khusus yang mengurus wakaf dengan pelaporan rutin dan audit agar wakaf yang dimiliki diarahkan secara tepat. Abduh juga merasa bahwa fikih, terutama dalam hal ini terkait wakaf, mesti mengalami pembaharuan hingga ia dapat sesuai dengan modern.
Pengaruh Pembaharuan Abduh
Meski dengan berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh Abduh dalam membaharui Azhar, ada beberapa hal yang gagal ia realisasikan. Salah satunya adalah memasukkan ilmu-ilmu modern seperti geografi dan sejarah ke dalam Azhar yang ditolak oleh mayoritas kalangan ulama konservarif pada waktu itu. Hal ini dikarenakan masih adanya dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu modern seperti geografi dan sejarah dianggap sebagai ilmu dunia sehingga tak pantas diajarkan di Azhar yang mestinya mengajarkan tentang ilmu akhirat (agama).
Meski tak dapat direalisasikan di Azhar namun integralisasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama ini lah yang akan mewarnai kancah pembaharuan Islam. Usaha-usaha integrasi keduanya kelak akan tersebar ke belahan dunia Islam yang lainnya. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pembaharuan pendidikan Abduh di Azhar pada tahap selanjutnya menjadi blueprint bagi pembaharuan pendidikan di berbagai belahan dunia Islam. Kita dapat menemukan contoh semacam ini dalam usaha-usaha awal pembaharuan pendidikan Muhammadiyah. Abduh kemudian dikenal sebagai reformis pendidikan Islam.
Dengan berbagai pembaharuan yang dilakukan Abduh ia malah mendpaat banyak cercaan, terutama dari kalangan ulama Azhar sendiri. Ia dipandang telah mencemari kesucian Azhar dan mengubahnya menjadi sekolah filsafat. Alih-alih memperbaiki agama ia dianggap telah merusak agama itu sendiri. Bahkan dalam salah satu artikel yang tersebar di era itu foto Abduh disandingkan dengan perempuan-perempuan Eropa. Nama Abduh justru dikenal sebagai liberal antek Eropa yang ingin merusak Islam dari dalam. Ini tak hanya berlaku di Mesir pada waktu itu, hingga hari ini bahkan di berbagai belahan dunia lainnya status Abduh masih menjadi perdebatan yang panas.
Penulis: L.M. Zainul Hilal Muzakki