Karya Tulis
Beranda » Blog » Di Mana Muhammadiyah saat Republik Mengalami Kekacauan?

Di Mana Muhammadiyah saat Republik Mengalami Kekacauan?

Jumat, 30 Oktober 2026, ketika sedang iseng melihat media sosial, Saya agak terkejut pada akun Instagram Kader Hijau Muhammadiyah yang membagikan sebuah unggahan reels dengan latar demonstrasi 29 Oktober bertulis: “Sedang ngebayangin PP Muhammadiyah ngeluarin maklumat, instruksi AMM[1] untuk aksi turun ke jalan melawan kemungkaran penguasa (ayolah ayahanda)”.

Setelah melihat itu, sebagai orang yang hidup dan dibesarkan dengan lagu Sang Surya, yang pada naluri hati terdalam jelas punya rasa kepedulian teramat besar terhadap Persyarikatan, anggapan orang-orang mengenai sikap Muhammadiyah, juga sikap-sikap ayahanda Pimpinan Pusat yang selama ini “terkesan diam” terhadap polemik di negeri ini sedikit banyak berhasil membuat tidur siang Saya terganggu. Gemas! Iki ki, wong-wong ra donk po piye toh?

Pemerintahan Republik, dibawah kepemimpinan Prabowo telah menimbulkan banyak sekali gonjang-ganjing selama dua tahun belakangan, mulai dari peristiwa anjloknya nilai rupiah terhadap kurs dolar, polemik Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga terakhir.. kontroversi acuh tak acuhnya penanganan bencana Karhutla. Kendati demikian, Saya rasa adalah sebuah keniscayaan, bahwa dalam ihwal perpolitikan, akan selalu timbul berbagai sikap nan pandangan yang bersebrangan.

Saya beri contoh pada zaman salafus-shalih, (Sebelum itu, izinkan Saya untuk meminta maaf, bila ternyata dianggap terlalu memaksakan qiyas peristiwa yang terjadi pada perpolitikan Indonesia hari ini dengan kondisi zaman Sahabat. Akan tetapi, bukankah prahara yang terjadi pada ring satu sang Mustafa adalah gambaran bagi umatnya di masa depan?) ambilah konflik Ali dan Muawiyah. Saya, Haqqul Yakin, masing-masing pendukung akan membela pihaknya dengan sepenuh hati, bahkan para ulama setelahnya pun tidak memiliki suatu keseragaman dalam menjustifikasi keduanya. 1400 tahun sejak risalah qur’an diturunkan ke bumi, suasana politik umat muslim telah diwarnai dengan berbagai macam situasi yang menimbulkan banyak sekali carut marut persinggungan.

Begitulah kiranya ihwal perpolitikan, dinamika yang ada selalu berisiko melahirkan sebuah ruang khilafiah[2], tak usah pergi terlalu jauh, cobalah menengok apa yang terjadi saban kontestasi pemilu di Indonesia. Ulama A mendukung paslon A, sedangkan di sisi lain, ulama B mengusung paslon B. Saya rasa, kecil kemungkinan timbul sebuah ijma’ atau kesepakatan ulama mengenai dukungan pada arah politik yang satu di kontestasi manapun.

Maka, dalam kondisi kepemimpinan Prabowo, proponen akan setia menganggapnya sebagai pemimpin bijaksana, sedangkan oponen akan menganggapnya sebagai pemimpin tidak becus. Lawong dalam ranah sahabat saja muncul ikhtilaf, apalagi dalam kasus Prabowo. Batas-batas antara hitam putih perpolitikan masih terlampau kompleks, karena di setiap pihak yang terlibat dalam arus ikhtilaf memiliki sebuah barometer keberhasilan suksesi politik masing-masing. Kalaupun mungkin untuk menetapkan kebenaran, proses edukasi terhadap pihak yang merasa dirugikan tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Walhasil, dengan kondisi itu, Pimpinan Pusat, atau ayahanda-ayahanda Muhammadiyah pastilah harus memikirkan secara amat mendalam sebelum mengeluarkan amanat, atau instruksi resmi pada angkatan muda nya untuk turun ke jalan mendobrak berbagai polemik rezim. Apalagi dengan status sebagai organisasi masyarakat paling ageng nan tajir seantero Indonesia raya, segala tindak tanduk Muhammadiyah tentu akan memberikan dampak besar, bahkan sanggup merubah jalannya arah konflik di Republik ini.

Mungkin.. jikalau saja keadanya berbeda, misal, saat perjuangan mempertahankan kemerdekan di masa lampau, dimana hampir seluruh umat di Indonesia secara jamak bersepakat pada ketidakridhaan untuk kembali menjadi budak kolonial, Muhammadiyah jelas dengan mudah mengeluarkan amanat pada kadernya turun ke medan perang untuk mengusir penjajah. Sedangkan dalam ihwal saat ini, penduduk Indonesia yang merupakan bagian dari golongan fanatik Prabowo memiliki kuantitas masa yang tidak sedikit[3], satu saja perintah turun ke jalan yang dikeluarkan dapat berisiko menimbulkan guncangan stabilitas nasional.

Pun jika ditelusuri lebih lanjut, pada dasarnya Muhammadiyah adalah organisasi sosial-masyarakat, bukan organisasi politik. Sejak didirikan berdarah-darah oleh Kiai Darwisy, Muhammadiyah berjalan pada jalur amaliah kemanusiaan, yaitu setia pada garis aksi pengamalan nyata. Dasar pergerakanya sudah jelas! Aktualisasi surah Al-Ma’un. Manifesto ini diperkuat dengan apa yang telah dirumuskan oleh Khittah Muhammadiyah tahun 1971 di Ujung Pandang:

Ketiga, Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.

Cobalah untuk menelisik kembali sejarah, apakah Anda-Anda sekalian pernah menemukan jejak pencabutan izin legalitas Persyarikatan oleh Belanda dan pemerintah Republik? Atau apakah Anda pernah melihat rekam jejak tokoh Muhammadiyah—yang tindak-tanduknya didasari atas amanat Persyarikatan—dihukum jeblos masuk bui? Kalau memang tak pernah ada rekam jejak pada perkara keduanya, maka perkataan Saya (diatas), mengenai status Muhammadiyah yang bergerak bukan pada ranah politik pasti akan terasa semakin relevan.

Baik saat bangsa ini dijajah oleh Belanda maupun ketika situasi Republik memanas oleh carut marut, alih-alih bergerak terang-terangan melalui perlawanan politik, Muhammadiyah justru bergerak dengan cara lain: mencerdaskan bangsa, mendirikan rumah sakit, membangun panti asuhan. Saya rasa, adalah sebuah perilaku sembrono jika membandingkan Persyarikatan dengan organisasi macam Masyumi[4], PNI atau sejenis, yang dengan ciri khas kultur politik penentang rezimnya, sanggup memunculkan amarah penguasa, hingga berakibat pada pencabutan legalitas atau penahanan para tokohnya dalam penderitaan bui.[5] Karena sejatinya, ruang politik akan selalu menimbulkan gonjang-ganjing!

Rasa-rasanya kok ngawur sekali, jika ingin memaksakan sikap frontal pada Muhammadiyah untuk polemik pemerintahan Republik. Persyarikatan ini kan bersikap dengan lemah lembut, yakni bersikap loyal-kritis[6] pada setiap sikap yang dikeluarkan oleh pemerintah, artinya, Muhammadiyah akan mendukung penuh pada hal-hal kebaikan, namun, juga akan memberi saran nan nasihat jika kebijakan yang dikeluarkan tidak memihak pada rakyat.

Cara Muhammadiyah dalam ber-nahi munkar pada pemerintah selama ini sudah mencerminkan itu. Kalau Anda mencermati prahara yang terjadi pada 2024 silam, saat itu dengan tegas Kiai Haedar Nashir memberikan sebuah ungkapan sebagai bentuk nasihat pada pemerintah.

“Jangan biarkan Indonesia saat ini nestapa, apa lagi mati suri, karena raganya terlepas dari jiwanya..” (Diunggah di akun instagram resmi televisi Persyarikatan—tvmuhammadiyah)

Atau beberapa nasihat yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui medium lain, seperti selipan pada saat kunjungan resmi antara pemerintah dan Persyarikatan, atau lewat tulisan-tulisan sejuk[7] ataupun lewat berbagai cara-cara kelembutan lain yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini. Toh kalau melihat pada ihwal belakangan, apakah sikap dan seruan Muhammadiyah terhadap Karhutla yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat tanggal 20 Oktober 2026 masih belum cukup menjelaskan pada Anda-Anda sekalian mengenai posisi Muhammadiyah?

Jikalau Anda masih bersikeras, maka perintahkanlah seluruh instansi yang ada pada negeri ini untuk memberikan seruan pada anggotanya turun ke-jalan. Tak terkecuali, perguruan silat, misal, atau serikat kedokteran.. semuanya! Kalau Anda berfikir bahwa tak semua instansi memilki kewajiban untuk berkontribusi melakukan konfrontasi langsung pada ranah politik, maka anda juga harus memberikan sikap yang sama pada Muhammadiyah. Dari sejak kontestasi pemilu saja, Muhammadiyah ndak pernah merasa berhak untuk ikut campur—kalaupun ada, berarti oknum terkait telah berlaku seenak jidat menyalahgunakan kesucian Muhammadiyah sebagai organisasi yang berkomitmen untuk tidak terlibat pada pusaran politik praktis.[8] Lalu mengapa carut marut yang dihasilkan harus melibatkan Muhammadiyah dalam tanggung-jawabnya?

Atau Anda ingin membandingkan dengan para kader Muhammadiyah di masa lampau yang memiliki sikap kritis terhadap ihwal politik di Republik macam Amien Rais dan Buya Hamka? Apakah Anda tidak mencermati, bahwa setiap kader Muhammadiyah yang bergerak dalam lingkup politik pastilah tidak mengikutsertakan nama Muhammadiyah pada pundak nan dadanya. Amien Rais adalah tokoh Muhammadiyah, namun saat pecahnya gerakan reformasi, ia datang sebagai reformasioner, bukan sebagai tokoh Muhammadiyah, dimana telah mafhum pada kita soal pengunduran dirinya dari jabatan ketua umum PP Muhammadiyah saat menjadi aktifis pasca meletusnya krisis moneter 1998. Begitupun dengan Buya Hamka yang mengkritik ide Nasakom Soekarno tanpa membawa embel-embel Muhammadiyah. Kendati nasibnya berakhir pada kurungan tangsi, namun ia dikurung bukan dengan status sebagai pemegang amanat Persyarikatan.

Akhiran, juga klarifikasi. Saya adalah bagian dari golongan manusia yang menganggap bahwa Prabowo sangat jahil, jelek, dan tidak becus. Saya juga tentunya akan menyambut dengan sangat gembira apabila Muhammadiyah nanti, mengeluarkan instruksi pada angkatan mudanya untuk turun ke jalan melawan kemungkaran penguasa. Tapi, apabila Muhammadiyah memang tak memberikan instruksi itu.. Ya, tak apa, toh pada hakikatnya.. memang itu bukan ranahnya. Tanpa semua itu, Muhammadiyah juga sudah membuktikan dengan nyata baktinya pada negeri ini, juga sudah berulang kali mengupayakan terjadinya sebuah nahi munkar dengan berbagai nasihat yang diberikan pada pemerintah Republik. Para Ayahanda Pimpinan Pusat sebagai pengendali utama arah gerak Persyarikatan sejatinya tidak abai! Mereka hanya memilih jalan yang terbaik.

Catatan Kaki

[1]Angkatan Muda Muhammadiyah

[2]Istilah Arab: Perbedaan pendapat

[3]Prabowo meraih total suara 58% dalam kontestasi pemilu presiden tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2026, Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis survei di mana Prabowo masih unggul dibandingkan tokoh politik lain dengan elektabilitas 31,6%.

[4]“Muhammadiyah memang pernah menjadi Anggota Istimewa Masyumi tahun 1945-1962, tetapi tidak otomatis menjadi partai politik meski saat itu terlibat dalam dinamika politik praktis.
Sejak Masyumi bubar, Muhammadiyah menarik diri dari keterlibatan partai politik dan kegiatan politik praktis.” Prof. Haedar Nashir (Adam, Muhammadiyah.or.id, 30 September 2023)

[5]Masyumi dibubarkan tahun 1960 dengan didasari pada Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960, sedangkan dalam konteks PNI, Soekarno (pendiri) dan beberapa anggota PNI pernah ditangkap oleh pemerintah kolonial pada tahun 1929 (Adams, Cindy. 2019. Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia)

[6]Disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir dalam Program Persona di kanal siaran Berita Satu dan BTV.

[7] Seperti buku-buku Prof Haidar; Agama, Demokrasi dan Politik Kekerasan (2021), atau Indonesia: Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa (2022), dst—Penulis sengaja memberi contoh dari karya-karya milik Prof. Haedar, karena saat karya tersebut dikeluarkan, Prof. Haedar dalam status sebagai ketua Pimpinan Pusat sehingga Penulis anggap sah untuk dipandang sebagai representasi sikap Muhammadiyah

[8]Baca Khittah Khittah Muhammadiyah

Oleh: Febdiyu Akhmad

Editor: M. Fakhruariffin

Post Related

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share